Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) resmi merilis Juknis MPLS Ramah 2026. Ketentuan ini menjadi acuan tunggal bagi seluruh satuan pendidikan di Indonesia dalam mengelola masa transisi peserta didik baru.
Penerbitan pedoman ini bertujuan menciptakan iklim sekolah yang aman, nyaman, dan inklusif sejak hari pertama. Setiap sekolah kini wajib merujuk pada regulasi yang sama untuk menjamin keseragaman serta akuntabilitas kegiatan.
Pihak sekolah dapat mengunduh dokumen acuan secara lengkap melalui portal resmi: https://cerdasberkarakter.kemendikdasmen.go.id/mplsramah.
Table of Contents
Dasar Hukum dan Instrumen Regulasi
Langkah ini diambil menyusul terbitnya regulasi yang mengatur standar budaya sekolah. Penyelenggara pendidikan harus menyesuaikan diri dengan instrumen hukum yang berlaku agar kegiatan tetap edukatif.
Dokumen utama yang menjadi rujukan meliputi:
- Salinan Permendikdasmen Nomor 12 Tahun 2026 tentang Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah.
- Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 198 Tahun 2026 mengenai uraian materi MPLS.
- Buku Rujukan Kegiatan MPLS Ramah untuk jenjang TK, SD, SMP, SMA, SMK, hingga SLB.
Informasi lengkap mengenai rincian aturan tersebut dapat diakses melalui tautan Permendikdasmen Nomor 12 Tahun 2026.
Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan
Kemendikdasmen menekankan pentingnya transisi siswa baru yang efektif dan efisien. Penyelenggaraan kegiatan pengenalan lingkungan dibagi ke dalam tiga tahapan wajib yang harus dipatuhi oleh setiap satuan pendidikan:
- Tahap Perencanaan: Penyusunan konsep kegiatan yang berbasis edukasi.
- Tahap Pelaksanaan: Penerapan materi kegiatan di lapangan sesuai pedoman.
- Tahap Pasca Pelaksanaan: Evaluasi hasil kegiatan untuk perbaikan di masa depan.
Selain tahapan di atas, Kemendikdasmen juga memberikan arahan detail mengenai manajemen kegiatan. Hal ini mencakup pembentukan panitia, pemilihan materi utama, opsi materi pilihan, penentuan lokasi, aturan penggunaan atribut, pelibatan murid, serta daftar larangan selama kegiatan berlangsung.
Mewujudkan Budaya Sekolah yang Inklusif
Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 12 Tahun 2026 hadir untuk mengubah wajah pengenalan sekolah. Fokus utama regulasi ini adalah menanamkan nilai karakter melalui pengalaman yang positif serta menyenangkan.
Kehadiran juknis ini diharapkan mampu meniadakan praktik-praktik yang tidak relevan dengan dunia pendidikan. Dengan adanya standar yang jelas, para pendidik dapat fokus memperkuat profil lulusan yang berdaya saing dan berkarakter, sehingga ekosistem belajar yang kondusif dapat terjaga dengan baik bagi seluruh warga sekolah.